MEDIA MITRA INDONESIA

MEDIA MITRA INDONESIA HP.081534277411.Wa.081269561992.BBM.D8313414

Kamis, 16 Maret 2017

DPD LSM MITRA Nias Utara




Dewan Pembina          :  AROZAMATI  GEA, SE
                                      ARIMEI ZEGA ,SSE
                                      TANOBADODO  ZALUKHU

Ketua DPD NISUT    : NOSAMA ZEGA
Wakil Ketua                : ALFRET  HARDIANTO  LAOLI,SE
Sekretaris jend            : SEPTIANUS  ZEGA 
Wakil Sekjend             : ABADI  ZEGA
Bendahara                   : TRIMEN  VEBRIYANTO  HAREFA,SH.MH
Wakil Bendahara        : PASRAH  TUBERTA  ZEGA

Anggota                      :
-          Investigasi       : HIRAMO  ZENDATO
: FIRMAN  ZAYA  MARDATANG  GEA 








 












  
 





























































DPP LSM MITRA,









Ketua DPRD&Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batubara Survei Desa Sumber Tani Kecamatan Talawi

DPP LSM MITRA,
  


 

  






Selasa, 07 Maret 2017

Kabid PLS Disdik Kabupaten Batubara diduga korupsi Dana UKM dan BOP

Kabid PLS Disdik Batubara Diduga Korupsi Dana KUM Rp.4,2 M dan Mark-Up Dana BOP PAUD Penulis Admin88-02 - 9 Februari 201754 Batubara|Harian88 – Alamak!!!!.. lagi-lagi lingkaran dinas Pendidikan Kabupaten Batubara menjadi bahan perbincangan para awak media dan Lsm adanya Dugaan tindak pidana korupsi, markup, dan manipulasi dana serta anggaran Kelompok Usaha Masyarakat(KUM), yang bergerak dibidang makanan ringan senilai Rp.4,2M dalam Kurung waktu dua tahun anggaran 2015-2016,dugaan manipulasi data laporan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD). Berdasarkan hasil Investigasi media ini,bahwa anggaran Kelompok Usaha Masyarakat(KUM) tahun 2015 sebesar Rp.2,1 M dan tahun 2016 sebesar Rp.2,1 M sehingga dalam Kurung waktu 2015-2016 berjumlah Rp.4,2 M. Anggaran ini diperuntukkan untuk mengelola Kelompok Usaha Masyarakat(KUM) yang ada di Kabupaten Batubara dibidang usaha makanan ringan seperti keripik dan sebagainya, namun anggaran ini diduga fiktip dan nama KUM diduga di rekayasa tidak jelas KUM mana yg menerima anggaran sebesar Rp.2,1 M pertahun. Data PAUD di Kabupaten Batubara juga diduga menjadi sasaran korupsi,markup,dan manipulasi oknum Kabid PLS Disdik Kabupaten Batubara berinisial ASS, diduga jumlah anak PAUD di gelembungkan demi mencapai anggaran Bantuan Operasional Paud(BOP). Menurut Ketua Komptras Batubara Dahwir S.Munte dan Iskandar saat di konfirmasi wartawan membenarkan bahwa anggaran KUM pada tahun 2015-2016 sebesar Rp.4,2 M yang di peruntukkan untuk mengelola usaha makanan ringan, tetapi dana KUM ini sarang korupsi karena data nama dan alamat KUM yg ada di Kabupaten Batubara tidak jelas dan rekayasa, sehingga pantas kita menduga anggaran tersebut fiktip dan diduga dikorupsikan oleh oknum Dinas pendidikan Kabupaten Batubara yakni oknum Kabid PLS berinisial ASS tegas Dahwir S. Munte Rabu, (8/2) kepada media. Munte menjelaskan lagi kepada media bahwa terbongkarnya dugaan kasus ini dikarenakan ketidak sepahaman antara oknum Kadis dan Kabid PLS Kabupaten Batubara, sehingga meluas isu dugaan pungli Hirarkir, manipulasi laporan,dan menggorogoti anggaran Daerah untuk kepentingan Golongan, padahal harusnya KUM gawean dinas koprindag ungkap Dahwir S.Munte. Menurut Aktivis Lsm Tumpas saat diminta komentarnya soal isu adanya Dugaan korupsi, markup, dan manipulasi dana KUM dan PAUD di lingkungan Dinas pendidikan, mengatakan bahwa yang namanya sumber anggaran APBD jelas KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Kadis Pendidikan berarti harusnya ini menjadi tanggungjawab Kadis Pendidikan Batubara ungkap aktivis Lsm Tumpas, Kamis, (9/2) dikantornya. Aktivis Lsm Tumpas yg merupakan wakil ketua DPD Lsm Tumpas Kabupaten Batubara ini, membeberkan bahwa bukan hanya itu saja dugaan korupsi, markup, dan manipulasi data laporan anggaran di lingkungan Dinas pendidikan tetapi perlu media konfirmasi ke dinas Pendidikan soal Dana Literasi sekolah yg mencapai Rp.1,4 M. Tatacara penggunaan anggaran ini harusnya berdasarkan apa yang di diusulkan oleh sekolah itu sendiri yg dibuat dalam program Literasi sekolah, namun apa yang terjadi??? Dana Literasi sekolah entah dialihkan kemana,tetapi rekanan di suruh buat bener dan buku Literasi sekolah anggarannya dari Dana BOS berdasarkan rekomondasi Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara, dalam pengadaan Literasi itupun terjadi pembengkakkan harga karena diduga rekanan menghitung bagian kepsek, KUPT, dan juga Di Dinas pendidikan Kabupaten, dugaan upeti ini bukan lagi rahasia umum, bahkan ada harga bener mencapai Rp.350.000 per bener apakah ini tidak melanggar harga Ekatalog? Setahu saya bener yg begituan hanya mencapai harga Rp.100.000,-per bener alangkah perih negeri di pimpin oleh jari Tegasnya. Saat hal ini di konfirmasi ke Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara melalui telepon selularnya, tidak menjawab sehingga awak media mencoba menghubungi oknum Kabid PLS melalui telepon selularnya namun tidak dijawab telepon awak media, hingga berita ini turun, media terus menghimpun data dan informasi akurat serta Sumber informasi yang dapat dipercaya demi kepastian hukum atas dugaan korupsi, markup, dan manipulasi anggaran di lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Batubara. (A.Nduru88)